Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Di Provinsi Sumatera Utara

Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP.,M.Si., Menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Di provinsi Sumatera Utara bertempat di Gedung Aula Raja Inal Siregar Lantai II Sumut, Senin (12/01/2026).

Anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga, dengan total sekitar Rp275 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,68 miliar untuk bidang komunikasi dan informatika, Rp36,8 miliar untuk pendidikan, Rp6,9 miliar untuk kesehatan, serta Rp110 miliar sebagai bantuan keuangan kepada pemerintah daerah.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pergeseran anggaran untuk mendukung pemulihan pascabencana. Pada sektor pendidikan, anggaran akan dibagi dua, yaitu untuk pembangunan infrastruktur serta pemberian SPP gratis bagi peserta didik di daerah terdampak bencana.

Selain itu, Bobby Nasution juga mengungkapkan rencana pembangunan sebanyak 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Nilai tersebut setara dengan standar pembangunan hunian tetap oleh pemerintah pusat, yakni Rp60 juta per unit.

Lebih lanjut, Bobby Nasution menjelaskan bahwa pemerintah provinsi masih menunggu data dari kabupaten dan kota untuk disinkronkan dengan data BNPB. Apabila pembangunan hunian tetap sudah sepenuhnya tercakup oleh BNPB, maka anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan dialihkan sebagai tambahan dukungan kepada BNPB, sehingga nilai rumah yang dibangun dapat melebihi Rp60 juta per unit.

“Jika pembangunan hunian tetap telah tercover oleh BNPB, maka anggaran dari provinsi akan kami tambahkan untuk BNPB, agar kualitas dan nilai rumah yang dibangun bisa lebih baik,” ujar Bobby Nasution.? Sementara itu, pemerintah pusat terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat. Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit hunian tetap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.

“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung, kita juga menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” kata Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.

“Kalau dilihat dari pemetaan kita Sumut sudah membaik secara umum, hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian.

Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP.,M.Si Menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mendukung penuh kebijakan Nasional dan Provinsi terkait penanganan pascabencana. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pemulihan pascabencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam Rapat Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh Bupati dan Walikota Daerah dan yang terdampak bencana, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait Pemprov Sumut.