Tugas Unit Kerja Padang Lawas Utara

Jum'at, 31 Maret 2017 ~ Oleh admin ~ Dilihat 222 Kali

Uraian Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama SKPD Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi
1. SekretariatDaerah Tugas :


Membantu Bupati dalam Penyelengaraan pemerintahan, administrasi, organiasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Fungsi :
    1. Melakukan Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

    1. Melakukan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyrakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk.

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
    1. Sekretariat Daerah

    1. Staf Ahli Bupati

1. Bagian Pemerintahan Umum

  1. Sub Bagian Pemerintahan dan Perangkat Daerah
  2. Sub Bagian Pertahanan dan Perbatasan
  3. Sub Bagian Kerja sama dan Kemitraan
    1. Bagian Hukum

      1. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
      2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
      3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum
    2. Bagian Organisasi

      1. Sub Bagian Kelembagaan
      2. Sub Bagian Tata Laksana
      3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan AkuntabilitasAsisten Pemerintahan

  1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

    1. Bagian Ekonomi Pembangunan
      1. Sub Bagian Potensi Produksi Daerah
      2. Sub Bagian Pengembangan Usaha ekonomi Daerah
      3. Sub Bagian Pengembangan Swadaya Daerah
2. Sekretariat Daerah  
    1. Sekretariat DPRD

    1. Bagian Risalah dan Persidangan

      1. Sub Bagian Risalah
      2. Sub Bagian Persidangan
      3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan

    1. Bagian Keuangan
      1. Sub Bagian Anggaran
      2. Sub Bagian Pembayaran

  1. Bagian Umum

    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip
    2. Sub Bagian Urusan Dalam dan Perlengkapan
    3. Sub Bagian Humas dan Protokol
3. Dinas Pendidikan Tugas :
Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Azas Otonomi dab Tugas Pembantuan di Bidang Pendidikan.
Fungsi :
  1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendidikan
  2. Penyelengaraan, pengawasaan proses pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanaan umum.
  3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan
  4. Pengelola urusan ketatusahaan dinas
  5. Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
  6. Membangunan, penelitian dan pengembangan ekonomi sosial, budaya, tata ruang, dan prasarana daerah
  7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
  8. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
    1. Kepala Dinas

  1. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  2. Bidang Pendidikan Dasar

    1. Seksi Kurikulum
    2. Seksi Tenaga Teknis
    3. Seksi Bantuan
  3. Bidang Pendidikan Menengah Umum/Kejuruan

    1. Seksi Kurikulum
    2. Seksi Pembinaan Tenaga Teknis
    3. Seksi Bantuan
  4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah

    1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah
    2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
    3. Seksi Keagamaan
4. Dinas Kesehatan Tugas :
Melaksanakan Urusan penyelengaraan pemerintah dalam bidang kesehatan masyrakat Padang Lawas Utara
Fungsi :
  1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan
  2. Menyelenggarakan unsur pemerintahan dan pelayanan umum
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Penyusun Program
    2. Sub Bagian Tata Usahan
    3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  3. Bagian Pelayanan Kesehatan

    1. Seksi Kesehatan Dasar
    2. Seksi Kesehatan Rujukan
    3. Seksi Kesehatan Khusus
  4. Bagian Pengendalian Masalah Kesehatan

    1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P)
    2. Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana (PWB)
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan
5. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Tugas :
Melaksanakan keuangan otonomi daerah di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi Kabupaten Padang Lawas Utara Penyelengaraan dan pengawasan proses pemberian rekomendasi dan perijinan dan pelaksanaan umum Pembinaan terhadap cabang dinas dan unit pelaksana teknis di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi Pengelolaan urusan sekretaris dinas
  1. Kepala Dinas


    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  2. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

    1. Seksi Perumahaan dan Pemukiman
    2. Seksi Tata Ruang dan Lingkungan
    3. Sejsu Pembangunan Sumber Daya Air
  3. Bidang Pengairan

    1. Seksi Bendungan dan Irigasi
    2. Seksi Sungai, Waduk, dan Rawa
    3. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air
  4. Bidang Pertambangan dan Energi

    1. Seksi Pertambangan dan Energi
    2. Seksi Energi Sumberdaya Mineral
    3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
  5. Bidang Bina Marga

    1. Seksi Jalan
    2. Seksi Jembatan
    3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tugas :
Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kehutanan dan Perkebunan Daerah
Fungsi :
  1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan
  2. Penyelengaraan, pengawasaan proses, pemberian, perijinan dan pelaksanaan pelayanaan umum
  3. Pembinaan kepada cabang dinas dan unit pelaksana teknis i bidang kehutanan dan perkebunan daerah
  4. Pengelolaan urusan ketatusahaan dinas
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan

    1. Seksi Konservasi Tanah dan Air
    2. Seksi Rehabilitasi Lahan
    3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan
  4. Bidang Reboisasi dan Pemeliharaan Umum

    1. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi
    2. Seksi Perencanaan Pengembangan Hutan
    3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian
  5. Bidang Produksi Perkebunan

    1. Seksi Produksi Perkebunan
    2. Seksi Produksi Hasil Hutan Non Kayu
    3. Seksi Penyuluhan
  6. Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Perkebunan

    1. Seksi Perlindungan Taman
    2. Seksi Usaha Perkebunan
    3. Seksi Produksi Tanaman
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  8. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Dinas Perindustriandan Perdagangan Tugas :
Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan
Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan
  2. Penyelengaraan dan pengawasan proses pemberian rekomendasi perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
  3. Pengelolaan urusan ketatusahaan umum
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretaris

    1. Kepala Sub Bagian Umum
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan
    3. Kepala Sub Bagian Proagram
  3. Kepala Bidang Perindustrian

    1. Kepala Seksi Bina Bangindustri (Pembinaan dan Pengembangan Industri)
    2. Kepala Seksi Daftarwas Pengawasan)
  4. Kepala Bidang Perdagangan

    1. Kepala Seksi Binausdaftarud(Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan)
    2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
  5. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen

    1. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan
    2. Kepala Seksi Metrologi
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tugas :
Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kependudukan adn catatan sipil
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bagian Kependudukan

    1. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP
    2. Seksi Pengendalian dan Mutasi Penduduk
  4. Bidang Pencatatan Sipil

    1. Seksi Pelayanan dan Akta Catatan Sipil
    2. Seksi Penyuluhan
  5. Bidang Data dan Informasi

    1. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data
    2. Seksi Pelayanan Informasi
  6. Unit Pelaksana Teknik Dinas
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Pendapatan

    1. Seksi Penetapan
    2. Seksi Penagihan
    3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
  4. Bidang Anggaran

    1. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Langsung
    2. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
    3. Seksi Penyusunan Anggaran Pembiayaan
  5. Bidang Asset

    1. Seksi Pengadaan
    2. Seksi Perawatan dan Pemeliharaan
    3. Seksi Penghapusan
  6. Bidang Pembendaharaan

    1. Seksi Pencairan Dana
    2. Seksi Verifikasi
    3. Seksi Pembukuan
  7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

    1. Seksi Pengelolaan Data
    2. Seksi Pelaporan Keuangan
    3. Seksi Bimtek dan Penyuluhan Akuntansi
10. Dinas Peternakan dan Perikanan Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan perikanan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretaris

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bagian Produksi dan Pengembangan

    1. Seksi Produksi Peternakan
    2. Seksi Produksi Perikanan
    3. Seksi Agribisnis dan Agriindustri
  4. Bidang Kesehatan dan Perlindungan

    1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyrajat Veteriner
    2. Seksi Perlindungan Sumber Daya Hayati dan Perairan
    3. Seksi Pengawasan Obat-obatan dan Makanan
  5. Bidang Pengembangan Sumber Daya

    1. Seksi Sarana dan Prasarana
    2. Seksi Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia
    3. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
11. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan tanaman pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
  1. Kepala Dinas Pertanian
  2. Sekretaris Dinas Pertanian

    1. Kasubbag Umum
    2. Kasubbag Keuangan
    3. Kasubbag Program
  3. Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan

    1. Seksi Pembenihan dan Pembibitan
    2. Seksi Pengembangan Produksiu dan Penerapan Teknologi
    3. Seksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian
  4. Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman

    1. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Pestisida
    2. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan
    3. Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air
  5. Kepala Bidang Agribisnis

    1. Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis
    2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
    3. Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
  8. Bidang Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil
12. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretaris

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Pembinaan Kepemudaan

    1. Seksi Pemberdayaan Anak dan Remaja
    2. Seksi Pemberdayaan Organisasi dan Kewirausahaan
  4. Bidang Olah Raga

    1. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi
    2. Seksi Pemberdayaan Kemasyrakatan dan Organisasi Kemasyrakatan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan
  5. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

    1. Seksi Pembinaan Kebudayaan
    2. Seksi Pembinaan dan Kepariwisataan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tugas:
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Tenaga Kerja

    1. Seksi Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja
    2. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja
  4. Bidang Transmigrasi

    1. Seksi Perencanaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
    2. Seksi Pembinaan dan Kemitraan
  5. Bidang Sosial

    1. Seksi Pembinaan Organisasi dan Sosial Keagamaan
    2. Seksi Penyandang Masalah Kesos dan Perlindungan Sosial
  6. Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD)
  7. Kelompk Jabatan Fungsional
14. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Tugas :
Melaksanakan kewenanangan daerah di bidang perhubungan dan telekomunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Fungsi :
  1. Perumusan kebijaksanan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi
  2. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhunungan dan telekomunikasi
  3. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
  4. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi
  5. Memberikan rekomendasi pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan dan telekomunikasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  6. Pengendalian dan Pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya
  7. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Perencanaan dan Pembangunan

    1. Seksi Perencanaan
    2. Seksi Sarana dan Prasarana
  4. Bidang Pengawasan dan Penertiban

    1. Seksi Pengawasan
    2. Seksi Penertiban
  5. Bidang Perhubungan

    1. Seksi Perizinan
    2. Seksi Manajemen Transportasi
    3. Seksi Perhubungan Udara
  6. Bidang Telekomunikasi

    1. Seksi Teknologi Komunikasi
    2. Seksi Pengembangan Telekomunikasi
  7. Unit Pelaksana Teknikknis Dinas (UPTD)
15. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Koperasi

    1. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan
    2. Seksi Badan Hukum Koperasi Data dan Informasi
  4. Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

    1. Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian
    2. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha
  5. Bidang Simpan Pinjam / Pembiayaan

    1. Seksi Simpan Pinjam Pemodalan dan Jasa Keuangan
    2. Seksi Penilaian dan Penetapan Simpan Pinjam
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
16. Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebakaran, pertamanan dan kebersihan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Kebersihan dan Pasar

    1. Seksi Penataan Kebersihan Pasar
    2. Seksi Pengolalaan Pasar
    3. Seksi Retribusi
  4. Bidang Kebakaran dan Bencana

    1. Seksi Penanggulangan Bencana
    2. Seksi Pencegahan Bencana
    3. Seksi Peralatan
  5. Bidang Pertamanan

    1. Seksi Pengembangan Taman
    2. Seksi Pemeliharaan Taman
    3. Seksi Penataan Taman
  6. Unit Pelaksana Teknikknis Dinas (UPTD)
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
17. Inspektorat Daerah  
  1. Inspektur
  2. Sekretaris

    1. Sub Bagian Program/Perencana
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
    3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
  3. Inspektur Pembantuan

    1. Inspektur Pembantu Wilayah I
      1. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan
      2. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan
      3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan
    2. Inspektur Pembantu Wilayah II
      1. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan
      2. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan
      3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan
    3. Inspektur Pembantu Wilayah III
      1. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan
      2. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan
      3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tugas :
Membantu Bupatidalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksana rencana pembangungan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
  3. Menyusun valuasi Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Daerah sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah selanjutnya
  4. Pelaknsaan urusan ketatausahaan Badan
  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Perencanaan Makro

    1. Sub Bidang Ekonomi
    2. Sub Bidang Sosial Budaya
  4. Bidang Perencanaan Wilayah

    1. Sub Bidang Pembangunan Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman
    2. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan
  5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

    1. Sub Bidang Statistik dan Survey
    2. Sub Bidang Analisa dan Pengkajian
    3. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian
  6. Bidang Penanaman Modal Daerah

    1. Sub Bidang Penanaman Daearah
    2. Sub Bidang Penanaman Asing
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
19. Badan Kepegawaian Daerah Tugas :
Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah
Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian
  2. Pelayanan penunjang penyelengaraan Pemerintah Kabupaten
  1. Kepala Badan
  2. Sekretaris

    1. Sub Bagian Keuangan
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
    3. Sub Bagian Umum
  3. Bidang Program Pendataan Pegawai

    1. Sub Bidang Peraturan, Perencanaan dan Pengadaan
    2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Disiplin Pegawai
  4. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai

    1. Sub Bagian Jabatan Struktural dan Fungsional
    2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kesejahteraan Pegawai
  5. Bidang Mutasi

    1. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian
    2. Sub Bidang Pemindahan dan Pensiun
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Tugas :
Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di Bidang Pemberdauaam Masyarakt dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan masyrakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
  2. Pemberian dukungan atas penyelengaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat Badan

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

    1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan Desa
    2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa
  4. Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya

    1. Sub Bidang Perekonomian Sosial dan Budaya
    2. Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan
  5. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

    1. Sub Bidang Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
    2. Sub Bidang Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Teknologi Tepat Guna
  6. Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Desa/Kelurahan

    1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahaan
    2. Sub Bidang Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
21. Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Tugas :
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, peternakan, perikanan, perkebunandan kehutanan
  1. Kepala Badan
  2. Sekretaris

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Pelayanan Teknis dan Informasi Penyuluhan

    1. Sub Bidang Pelayanan Teknis
    2. Sub Bidang Informasi Penyuluhan
  4. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

    1. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia
    2. Sub Bidang Kelembagaan Petani
  5. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Harga Pangan

    1. Sub Bidang Pengadaan dan Cadangan Pangan
    2. Sub Bidang Distribusi dan Analisa Harga Pangan
  6. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Pangan

    1. Sub Bidang Analisa Pola Konsumsi dan Pangan
    2. Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal
  7. Unit Pelaksana Teknis Badan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional
22. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
  1. Kepala Badan
  2. Sekretaris

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan

    1. Sub Bidang Informatika dan Dokumentasi dan Pengembangan
    2. Sub Bidang Verifikasi dan Penanganan Pengaduan
  4. Bidang Jasa Usaha

    1. Sub Bidang Perizinan Perhubungan, Pariwisata, SUJK, K3
    2. Sub Bidang Perizinan Industri, Perdagangan dan Reklamae
  5. Bidang Perizinan Tertentu

    1. Sub Bidang Perizinan Pendidikan dan Kesehatan
    2. Sub Bidang Perizinan Prinsi Lokal, IMB, HO
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
23. Badan Penanggulan Bencana Daerah Tugas :
    1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
    2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelengaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
    3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
    4. Menyusun dan menetapkan prosedut tetap penangan bencana
    5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya
    6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
    7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran yang berbentuk uang dan barang
    8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD
    9. Melaksanakan tugas dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

      Fungsi :

    1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektid dan efisien
    2. Pengkoordinasian pelaksanan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
    3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah
  1. Kepala Badan
  2. Unsur Pelaksana Harian
  3. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

    1. Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi
    2. Sub Bidang Kesiapsiagaan
  5. Sub Kedaruratan Logistik

    1. Sub Bidang Kedaruratan
    2. Sub Bidang Logistik
  6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

    1. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
    2. Sub Bidang Hubungan Kerja sama
  7. Satuan Tugas (Satgas)
  8. Kelompok Jabatan Fungsional
24. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Data dan Informasi

    1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data
    2. Sub Bidang Data dan Evaluasi Program
  4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

    1. Sub Bidang Kelembagaan dan DUG
    2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
  5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

    1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga
  6. Unit Pelayanan Teknis Badan

    1. Sub Bagian Badan Usaha
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat

    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program
  3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara

    1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
    2. Sub Bidang Bela Negara Nilai Sejarah Kebangsaan
  4. Bidang Pengembangan Politij dan Kemasyarakatan

    1. Sub Bidang Partai Politik dan Pemilu Legislatif
    2. Sub Bidang Ormas dan HAM
  5. Bidang Kewaspadaan Daerah

    1. Sub Bidang Kewaspadaan Diri dan Interlrantif
    2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing
  6. Bidang Ekonomi dan Perlindungan Masyarakat

    1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perekonomian Masyarakat
    2. Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat
  7. Unit Pelaksana Teknis Badan

    1. Sub Bagian Tata Usaha
26. Kantor Lingkungan Hidup  
  1. Kepala Kantor
  2. Sub Bagian Tata Usaha
  3. Seksi Pengolahan dan Pemukiman
  4. Seksi Tata Lingkungan Hidup
  5. Kepala Pengawasan dan Ketersediaan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
27. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan dan arsip daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
  1. Kepala Kantor
  2. Sub Bagian Tata Usaha
  3. Seksi Kearsipan
  4. Seksi Kepustakaan
  5. Kepala Dokumentasi Daerah
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tugas :
  1. Membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum terutama di bidang pembinaan dan ketertiban di wilayah
  2. Mengawasi ketaatan masyrakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah / wilayah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi tugas kepala wilayah;
  3. Melakukan koordinasi dengan Aparat TNI / POLRI dan aparat ketertiban lainnya di wilayah masing-masing apabila dipandang perlu
  4. Melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi :
  1. Menyusun rencana pelaksanaan di bidang ketentraman, ketertiban wilayah sesuai petunjuk kepala wilayah
  2. Mengumpul dan mengelola data informasi serta menyusun rencana kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di daerah
  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Seksi Penegakan Hukum
  3. Seksi Tiban Izin Umum
  4. Seksi Trantibum
  5. Seksi PPNS
29. RSUD Gunungtua Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan umum kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
  1. Direktur Rumah Sakit
  2. Sub Bagian Tata Usaha
  3. Seksi Pelayanan Medis
  4. Seksi Pelayanan Non Medis
  5. Seksi Pengembangan Medis
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
30. Kantor Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasas  
  1. Kepala ULP
  2. Sekretariat
  3. Pokja-pokja Pengadaan

    1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang
    2. Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan
    3. Kelompok Kerja Jasa Konstruksi
    4. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Lainnya
  4. Kelompok Jabaran Fungsional
31. Kecamatan dan Kelurahan   Struktur Organisasi Kecamatan :
  1. Camat
  2. Sekretariat Kecamatan
  3. Seksi Pemerintahan
  4. Seksi Pembangunan
  5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  6. Seksi Pelayanan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial
  7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perpustakaan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Kelurahan :
  1. Lurah
  2. Sekretariat Kelurahan
  3. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  5. Seksi Pelayanan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial
  6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perpustakaan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
 
 

Komentar Anda

Bupati & Wakil Bupati

...

JAJAK PENDAPAT

Menurut Anda apa yang perlu dibenahi dari Kabupaten Padang Lawas Utara?

LIHAT HASIL