Home >> Berita >> Artikel

Keterbukaan Informasi Pengunaan Dana Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara

Senin, 07 Desember 2020 ~ Oleh penulis ~ Dilihat 316 Kali

Desa Dana Desa Info Paluta Masyarakat

Padang Lawas Utara. Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membawa harapan bagi keberlangsungan pemerintahan desa karena besarnya alokasi dana desa yang diberikan. Seiring dengan hal tersebut di dalam Undang Undang Desa juga mengamanatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat desa yang sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Seiring dengan hal tersebut di atas seperti disampaikan oleh Drs. A.R Marjoni sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menyampaikan besaran pagu anggaran yang dipublis pada website Pemkab Padang Lawas Utara merupakan komitmen Kabupaten dalam keterbukaan informasi publik, serta informasi tersebut juga diumumkan pada papan/spanduk yang dibuat oleh masing-masing desa. Alokasi Dana Desa Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Perubahan atas peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2020 dengan rincian keseluruhan sebesar Rp. 289,345,427,000. Kemudian Ahmad Sukri Siregar.,SSTP sebagai Kepala Bidang Sosial dan budaya juga menyampaikan bahwa Dinas juga melaksanakan monitoring dan evaluasi dana desa bersama dengan seluruh camat. Aplikasi MCP KPK juga mewajibkan Dinas untuk menyebarluaskan penggunaan anggaran di desa terutama pagu per desa.

Secara teknis juga disampaikan bahwa : Memperoleh Informasi Publik adalah hak setiap individu yang dijamin oleh negara (Pasal 4 Ayat (1)). Adanya keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, seperti dalam Pasal 27 yang mewajibkan Kepala Desa untuk pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati. Kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan keempat, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Hal ini senada dengan amanat UU KIP, Pemerintah Desa sebagai Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan Informasi Publik (Pasal 11 ayat (1) huruf a). Keterbukaan Informasi Publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaran Pemerintahan Desa. Tidak ada lagi sekat penghalang antara masyarakat dan pemerintah. Bahkan tak main-main, dalam Pasal 52 disebutkan bagi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Keterbukaan informasi bagi masyarakat merupakan suatu langkah efektif mewujudkan Pemerintahan Desa yang bebas korupsi dan akuntabel. Serta dibutuhkan komitmen Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya kepada masyarakat agar perwujudan Pemerintahan Desa yang akuntabel tidak bertepuk sebelah tangan.

Komentar Anda

  1. Berita TERKAIT