• PENGUMUMAN : LPSE Kabupaten Padang Lawas Utara Telah di Ubah dari Versi 3.6 Manjadi 4.2. Admin

Forum Konsultasi Sistem Informasi Pelayanan Publik

Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Burhan Harahap, SH., menghadiri sekaligus membuka acara Forum Konsultasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Aula Kantor Bupati, Jumat (19/7/2019).

Kegiatan ini diadakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai pelopor penayangan secara live di akun media sosial Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kadis PMP2TSP, Disdukcapil, Dinsos, Disdik, BPJK, Dinkes, RSUD, beberapa Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP, serta masyarakat dari berbagai komunitas di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Burhan Harahap, SH., dalam sambutannya menyampaikan, bagaimana cara menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan tepat sasaran. Sehingga masyarakat dapat merasa puas dengan pelayanan publik yang diberikan dari instansi Pemerintah Daerah.

Susanna Hanum selaku Kadis Dukcapil mengatakan pihaknya akan memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, melalui tiga cara yaitu mempercepat yang lambat, mempermudah yang sulit, dan memberi jalan keluar jika ada masalah. Beliau juga menuturkan selain pelayanan yang akan diperbaiki, berbagai alur administrasi pun sudah terpampang jelas di papan pengumuman yang mana tidak dikenakan biaya apapun. Hal tersebut sangat membantu masyarakat yang kali pertama berurusan di Disdukcapil untuk mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Sehingga, giringan masyarakat tentang adanya pungli di Dinas terkait itu tidak terbukti adanya.

Selain itu, Kadis PMP2TSP juga memaparkan ada tiga aspek yang dapat menjadi perhatian dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih baik yaitu kompetensi penyelenggara layanan dalam memberikan informasi yang akurat kepada pengguna layanan, ketepatan waktu pelayanan, dan tersedianya layanan pengaduan internal. Tentunya dengan ketiga aspek tersebut, akan tercipta pelayanan perizinan yang mempermudah tidak mempersulit, memperpendek bukan memperpanjang, biaya lebih terjangkau serta pelayanan yang pro rakyat bukan pro terhadap golongan tertentu saja.

Syafrudin, S.Pd, M.M., selaku Analis Kebijakan Madya Kementerian PANRB berharap Forum Konsultasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan perbaikan kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas regulasi seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Kamis, 25 Juli 2019 ~ Oleh admin ~ Dilihat 22 Kali

Komentar Anda

  1. Berita TERKAIT